Bagi mereka yang tergolong penyelenggara negara, menyerahkan LHKPN (Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah kewajiban. Namun, kepatuhan atas kewajiban itu masih buruk lantaran tak ada sanksi tegas.
Banyak anggota dan calon anggota legislatif yang belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Fadli Zon tak anggap penting LHKPN karena sudah ada laporan pajak. Kenapa harus dua kali mengisi formulir?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut baru 7 persen anggota legislatif yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Dari 536 wajib lapor, baru 115 yang sudah melapor, artinya masih ada 421 yang belum melapor.
Kesadaran melaporkan harta kekayaan hakim masih rendah. Tahun lalu, tingkat kepatuhan melaporkan harta hanya 47,5 persen, tak ada separuhnya yang mau melaporkan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengungkapkan terduga pelaku berasal dari unsur Pemprov Papua. Pemeriksaan akan digelar di Jakarta, pekan depan.
Mendagri takkan melantik pejabat eselon I dan II yang belum melaporkan kekayaan. Banyak petinggi yang belum setor LHKPN.
Pembahasan APBD Papua beberapa kali molor. Lambatnya pembahasan ini sering terjadi karena ada permainan politik.
KPK membawa dua pegawainya ke rumah sakit karena luka berat akibat penganiayaan. KPK juga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.
Tren itu terungkap melalui riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama periode 8-24 Oktober 2018. Warga Maluku Utara merasa perlu memberi uang "terima kasih" agar urusan dengan pemerintah menjadi lancar.
Tanya
LOPER