Hukuman buat Fredrich ditambah 6 bulan
MA menambah hukuman buat Fredrich jadi 7,5 tahun. Vonis ini masih jauh dari tuntutan KPK, yang ingin Fredrich dipenjara 12 tahun.
# Penindakan Korupsi
Idrus Marham dituntut lima tahun penjara
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), Idrus Marham dituntut lima tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.
Penindakan jual beli jabatan seperti gunung es
Anggota Divisi Investigasi Indonesia Coruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menandaskan, praktik jual beli jabatan di lembaga pemerintahan sebenarnya sangat lazim, tapi yang terungkap hanya satu-dua kasus.
Tujuh petinggi parpol yang kesandung korupsi
Romahurmuziy menjadi petinggi parpol ketujuh yang kesandung kasus korupsi. Golkar dan PPP menjadi penyumbang terbanyak.
OTT Romy merembet ke Kemenag
Operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy bersama sejumlah orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) merembet ke Kementerian Agama (Kemenag).
Eni Saragih divonis 6 tahun, hak politiknya dicabut 3 tahun
Eni Saragih divonis 6 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp5 miliar, dan pencabutan hak politik selama 3 tahun.
8 Penyidik dan jaksa KPK raih penghargaan dari FBI
Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat dan KPK sudah bekerjasama dalam penindakan korupsi sejak 2008.
Bupati Neneng Cs didakwa terima suap Rp18,8 miliar dari Meikarta
Neneng beserta empat terdakwa didakwa menerima suap total Rp18,8 miliar. Neneng sendiri menerima sekitar Rp11 miliar. Walau uang itu sudah dikembalikan, tak menghapuskan kasus pidananya.
Mantan Bupati Buton Selatan divonis 8 tahun penjara tanpa remisi
Vonis untuk Bupati nonaktif Bupati Selatan, Agus Feisal Hidayat, pada Rabu (20/2/2019), disambut isak tangis keluarga --termasuk putrinya dan sang ayah yang mantan Bupati Buton.
Gaji PNS korup mencapai Rp72 miliar per tahun
Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya 1.466 PNS korup yang masih digaji negara karena belum dipecat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait. Akibatnya, negara dirugikan Rp72 miliar per tahun.
