Pemohon minta Jokowi-Amin didiskualifikasi atau pemilu ulang
Kubu Prabowo-Sandi memohon majelis hakim di Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan tuntutannya mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Amin atau pemilu ulang.
# Pilpres 2019
Tim Hukum Prabowo mengakui sulitnya membuktikan kecurangan
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, mengakui sulit membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ia meminta MK berperan aktif mencari bukti.
Menhan: Perusuh jangan marah kalau ditangkap
Lucu juga cara Ryamizard Ryacudu menggertak calon perusuh. Jangan marah jika aparat hukum dan keamanan bertindak tegas.
Mari menjaga ketenangan sidang MK
Masyarakat menunggu kepatuhan para pendukung Prabowo untuk tidak melakukan aksi selama sidang MK. Siapa pun yang diputuskan jadi pemenang, harus bisa merangkul yang kalah. Begitu pun yang kalah, bisa legawa mengucapkan selamat pada pemenang.
Ribuan aparat dikerahkan untuk pengamanan sidang di MK
Aparat gabungan disiagakan untuk pengamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar mulai 14 Juni 2019.
Pokoknya Prabowo harus jadi presiden
MK harus menetapkan Pilpres 2019, bukan Pileg 2019, berisi kecurangan, dan KPU menetapkan Prabowo sebagai presiden.
Prabowo imbau pendukung utamakan keutuhan bangsa
Calon presiden Prabowo Subianto meminta pendukungnya memercayai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019.
Keluar dari Koalisi 02 sekalian minta Koalisi 01 bubar
Nasib koalisi semu. Peretel setelah kalah. Demokrat merapat ke Jokowi sekalian minta koalisi bekas lawan itu bubar.
Prabowo dan Jokowi diminta bubarkan koalisi
Permintaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Kedua kubu pun meradang.
Menanti kejutan BPN Prabowo-Sandi dalam sidang di MK
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siapkan kejutan dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
